infomjlk.com — Memasuki genap satu tahun masa kepemimpinan pasangan Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan, terlihat adanya pola pembagian tugas dalam roda pemerintahan Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan jejak agenda keduanya, publik dapat melihat perbedaan ruang gerak yang saling melengkapi, dimana sang bupati lebih banyak mengambil peran eksekutorial dalam urusan makro dan manajemen krisis fisik, sementara wakilnya kerap hadir menangani urusan sosial di akar rumput.
Kapasitas Eman Suherman sebagai pengambil keputusan tingkat makro terlihat jelas saat menghadapi krisis bencana alam pada pertengahan bulan ini. Berdasarkan laporan Tribun Jabar pada 17 Februari 2026, Eman turun langsung menginspeksi lokasi pergerakan tanah di Blok Godabaya, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma.
Dalam kondisi darurat tersebut, bupati mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan BPBD sekaligus menjamin bahwa seluruh biaya pembebasan lahan dan relokasi fisik bagi puluhan rumah warga yang terancam akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Di sisi lain, Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan terpantau mengambil peran vital dalam menangani isu-isu ketahanan sosial dan kesehatan warga secara langsung. Merujuk pada publikasi KejarFakta tertanggal 10 Februari 2026, Dena hadir meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama unsur TNI AU di Desa Garawangi.
Manuver ini melengkapi rekam jejak akar rumputnya pada akhir tahun lalu. Berdasarkan pemberitaan Detik Jabar pada 13 November 2025, Dena bertindak sebagai perwakilan pemerintah yang turun langsung menemui kelompok buruh saat terjadi demonstrasi tuntutan kenaikan upah.
Perbedaan fokus agenda ini memperlihatkan bagaimana mesin pemerintahan Kabupaten Majalengka beroperasi secara taktis selama setahun ini.
Dengan skema bupati yang menjadi komandan eksekusi fisik dan krisis, serta wakil bupati yang merespons gejolak ketahanan sosial, apakah pola pembagian tugas ini benar-benar efektif menjawab kebutuhan masyarakat Majalengka secara utuh?
