infomjlk.com — Pernahkah kita bertanya mengapa pewarisan budaya lokal dan tradisi di daerah perlahan tersendat? Generasi penerus sering dituduh apatis terhadap identitas sejarahnya. Padahal, jika dibedah lebih dalam, akar masalahnya sangat realistis.
Terdapat benturan keras antara pelestarian budaya, urusan perut, dan tuntutan ekonomi. Budaya sendiri bukan sekadar warisan situs atau kesenian, melainkan mencakup tradisi agraris, ketahanan pangan, hingga kepekaan sosial warga dalam mempertahankan ruang hidupnya.
Regenerasi para pelestari budaya di berbagai sektor kehidupan kerap terputus karena terbentur logika finansial.
Di era modern, sangat rasional jika generasi muda memilih profesi yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Menuntut mereka meneruskan estafet pelestarian menjadi sangat tidak adil apabila ekosistem yang ada tidak mampu menjamin kehidupan mereka.
Di titik kritis inilah peran pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai jalan keluar utama dan bukan sekadar penonton.
Sayangnya, kepemimpinan di tingkat daerah sejauh ini belum menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan. Kebudayaan masih sering dianaktirikan dan hanya dianggap sebagai pelengkap seremonial.
Padahal, pemerintah memegang kendali utama untuk menyelamatkan identitas daerah. Dibutuhkan kebijakan strategis dan intervensi nyata dari pemangku kebijakan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghidupi para pelestari budaya secara luas.
Selama pemerintah membiarkan pelestarian berjalan murni dari swadaya warga tanpa dukungan finansial yang jelas, maka hilangnya identitas budaya di masa depan akan menjadi sebuah keniscayaan.
