infomjlk.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), blak-blakan mengenai kondisi kritis APBD Jawa Barat tahun 2026 yang terbebani utang masa lalu dan proyek “mercusuar”. Demi menyelamatkan keuangan daerah, KDM berencana mengusulkan tukar pengelolaan bandara kepada Pemerintah Pusat.
Dilansir dari Kompas dan Jawa Pos, KDM menyoroti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dinilai menjadi beban tetap (fiskal) tanpa memberikan profit komersial. Setiap tahun, Pemprov Jabar harus merogoh kocek hingga Rp 100 miliar hanya untuk biaya operasional dan gaji pegawai.
“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa,” tegas KDM. Ia menolak pola pengerahan ASN untuk terbang dari Kertajati karena dianggap sebagai solusi bisnis yang tidak sehat.
Sebagai langkah konkret, KDM akan menemui Kementerian Perhubungan dan Bappenas untuk mengajukan proposal strategis:
– Kertajati diserahkan ke Pusat: Diusulkan beralih fungsi menjadi pangkalan udara pertahanan TNI AU dan kawasan industri pertahanan nasional.
– Husein Sastranegara dikelola Daerah: Pemprov Jabar ingin mengambil alih pengelolaan Bandara Husein untuk dioptimalkan secara komersial, termasuk melayani rute regional dan pesawat baling-baling.
Kondisi keuangan Jabar kian terjepit setelah dana bagi hasil pajak dari pusat berkurang Rp 2,4 triliun. Selain beban Kertajati, Pemprov Jabar masih harus mencicil utang dana PEN untuk pembangunan Masjid Al Jabbar sebesar Rp 50 miliar per tahun serta tunggakan BPJS Rp 300 miliar.
Menyikapi hal ini, KDM menerapkan kebijakan penghematan ekstrem di lingkungan Gedung Sate:
– Pemangkasan Fasilitas: KDM menghapus anggaran baju dinas, kendaraan dinas, dan memotong dana perjalanan dinas dari Rp 1,5 miliar menjadi hanya Rp 150 juta.
– Efisiensi Operasional: Listrik di gedung pemerintah mulai dibatasi, dan anggaran jamuan tamu dipangkas drastis. “Tamu yang berkunjung kini hanya disuguhi air putih,” ujarnya.
Meski terjepit beban fiskal, KDM tetap optimis. Dengan efisiensi ini, ia mengalihkan anggaran untuk fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan pemasangan CCTV di seluruh wilayah Jawa Barat pada tahun 2026.
