infomjlk.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan sebuah kebijakan revolusioner dengan mengambil alih total pembangunan ruas jalan desa dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Langkah strategis ini bertujuan ganda: menuntaskan problem infrastruktur yang selama ini dianggap gagal dan mengalihkan fokus anggaran desa untuk penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, terutama stunting.
Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan jalan desa selama ini tidak pernah berumur panjang, dengan keluhan “tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi.” Dengan diambil alih oleh provinsi, Dedi menjanjikan kualitas jalan akan ditingkatkan menjadi standar permanen dan berbeton pabrikan yang lebih awet.
Setelah urusan infrastruktur ditanggung provinsi, dana desa dapat sepenuhnya difokuskan untuk program kesejahteraan dan kesehatan warga. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar tengah menghimpun data detail mengenai kebutuhan pembiayaan program kesehatan seperti stunting di desa-desa.
“Nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” kata Dedi. Ia memastikan program kesehatan warga akan dibiayai hingga tuntas dengan melibatkan kader PKK sebagai pemandu.
Selain kebijakan pengambilalihan, Dedi Mulyadi juga akan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap infrastruktur dengan menerbitkan Keputusan Gubernur yang mewajibkan Kabupaten/Kota mengalokasikan minimal 7,5% dari total APBD untuk perbaikan jalan.
Dedi menekankan alokasi yang solid ini sangat penting, sebab meskipun kewenangan jalan berbeda, keluhan kerusakan selalu diarahkan kepada Gubernur. “Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, Pak Dedi, jalan goreng [rusak],” ujarnya. Ia mencontohkan daerah yang minim alokasi, seperti Kabupaten Sukabumi, tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan jalan jika tidak memprioritaskan anggaran.
