infomjlk.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka mengalami tantangan serius. Nilai APBD untuk tahun 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp2,984 triliun, lebih rendah Rp88 miliar dari tahun 2025 yang mencapai Rp3,072 triliun. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan hilangnya Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.
Menyikapi anjloknya anggaran, Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch., mendesak Pemerintah Kabupaten untuk mengambil strategi tepat. Fokus utama kritik dan desakannya adalah pada kemandirian fiskal daerah yang masih di bawah 20 persen. Kondisi ini menunjukkan Majalengka masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat dan provinsi—sebuah “pekerjaan besar” yang harus segera diperbaiki dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun anggaran terbatas, Fajar menegaskan bahwa program prioritas Bupati Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena M. Ramdhan tidak boleh terhenti. Keterbatasan ini justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan fokus anggaran pada visi-misi kepala daerah, khususnya di sektor infrastruktur, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.
Lebih lanjut di sektor pendidikan, Fajar menyoroti pentingnya pemetaan akurat dalam implementasi program strategis, seperti Sekolah Rakyat (program nasional Presiden Prabowo) untuk jenjang SLTP. Sekolah ini didesak agar benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2) untuk menekan tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh jarak sekolah SLTP/SLTA yang jauh dari permukiman di pedesaan.
