infomjlk.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen mengucurkan dana segar sebesar Rp100 miliar untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pada tahun 2026. Namun, langkah ini menjadi babak terakhir sebelum Pemprov Jabar resmi melepas status pemegang saham mayoritasnya kepada Pemerintah Pusat.
Dilansir dari Kompas, Kepala Bappeda Jabar, mengungkapkan bahwa skema pelepasan saham ini merupakan strategi untuk mempercepat pengembangan bandara. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar membidik kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, melalui skema “tukar guling” saham.
“Kami ingin Kertajati dikelola penuh oleh pusat, baik dari operasional hingga pelayanan, agar pengembangannya lebih cepat. Fokus kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya tetap terjaga,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Saat ini, Pemprov Jabar masih menguasai sekitar 70% saham BIJB Kertajati. Dengan pengalihan ini, diharapkan pengelolaan konektivitas udara di Jawa Barat menjadi lebih efektif di bawah komando Pemerintah Pusat mulai tahun 2027.
