infomjlk.com — Ruang publik digital yang kita banggakan hari ini perlahan mulai menyerupai alun-alun kerajaan abad pertengahan. Kita sering tertipu dengan label demokrasi yang melekat pada media sosial seolah semua orang punya posisi setara. Padahal jika kita melihat strukturnya dengan jernih kita sedang sukarela masuk kembali ke zaman feodal di mana dominasi panggung dikuasai oleh pesona visual. Seorang sosiolog bernama Jürgen Habermas menyebut pergeseran ini sebagai refeudalisasi ruang publik.
Habermas menjelaskan bahwa ruang publik yang seharusnya menjadi tempat adu gagasan kini makin sesak oleh panggung pertunjukan semata. Nalar kritis memang belum sepenuhnya mati namun ia kian terpinggirkan oleh apa yang disebut Habermas sebagai publisitas representatif. Para pemengaruh dan tokoh publik di layar gawai kita memerankan fungsi yang mirip dengan kaum bangsawan masa lalu di mana mereka cukup memamerkan simbol kebaikan atau status sosial untuk mendapatkan kepatuhan tanpa perlu berdiskusi panjang lebar.
Jika dulu raja memakai jubah emas untuk memukau rakyat maka raja baru di era digital ini memakai konten yang disunting sempurna demi memancing decak kagum. Masih ada segelintir orang yang berusaha menjaga kewarasan dengan argumen logis namun suara mereka sering kali tenggelam oleh riuh rendah sorak sorai penonton. Posisi mayoritas warganet pun akhirnya setali tiga uang dengan rakyat jelata yang berbaris di pinggir jalan saat kereta kencana lewat.
Akibatnya ruang publik kita mengalami krisis fungsi sebagai arena adu argumen yang rasional. Tempat ini perlahan berubah menjadi panggung teater kolosal di mana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh logika melainkan oleh siapa yang paling pandai mengemas citra. Kita yang masih waras pun sering kali dipaksa menjadi penonton di tengah penjajahan nalar yang dirayakan dengan riang gembira tersebut.
