infomjlk.com — Wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai konversi seratus persen kendaraan bertenaga listrik di Indonesia, memunculkan diskusi terkait kesiapan ekonomi masyarakat.
Merujuk dari laporan CNN Indonesia pada tanggal 25 Maret 2026, pemerintah menargetkan konversi 120 juta unit kendaraan roda dua berbahan bakar bensin dalam empat tahun ke depan, diiringi isyarat bahwa konsumsi BBM akan lebih difokuskan untuk kalangan atas.
Visi transisi energi ini pada praktiknya dihadapkan pada jurang ekonomi dan rentannya daya beli. Berdasarkan tulisan dari laman Kredit Pintar pada tanggal 19 Januari 2026, serapan subsidi motor listrik di tingkat nasional masih tersendat akibat kondisi finansial kelas menengah ke bawah yang belum stabil.
Mewajibkan masyarakat daerah beralih sepenuhnya ke motor atau mobil listrik masih menjadi gagasan yang melampaui jangkauan ekonomi mayoritas warga.
Di tengah bergulirnya wacana nasional tersebut, Kabupaten Majalengka memperlihatkan sebuah fenomena yang terkait sejak beberapa tahun belakangan ini.
Jalanan desa hingga kawasan perumahan mulai dipenuhi oleh penggunaan sepeda listrik yang didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak.
Pemandangan ini menghadirkan sebuah kontras yang tajam di lapangan. Saat narasi pusat berfokus pada pengadaan kendaraan mutakhir dan infrastruktur stasiun pengisian daya berskala besar, mobilitas masyarakat daerah nyatanya berjalan dengan sepeda baterai yang cukup mengandalkan stopkontak ruang tamu.
Pemandangan ini menghadirkan sebuah kontras yang tajam di lapangan. Saat narasi pusat berfokus pada pengadaan kendaraan mutakhir dan infrastruktur stasiun pengisian daya berskala besar, mobilitas masyarakat daerah nyatanya berjalan dengan sepeda baterai yang cukup mengandalkan stopkontak ruang tamu.
Potret ini menyisakan sebuah ruang evaluasi mengenai esensi transisi energi, apakah harus selalu diukur dari ambisi teknologi tingkat tinggi? atau justru terwujudnya efisiensi secara organik akibat keterbatasan ekonomi.
