infomjlk.com — Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan sebesar Rp2,59 juta pada Kabupaten Majalengka, ternyata belum cukup kuat untuk menjadi tameng pelindung daya beli warga. Penyesuaian upah tersebut kini dihadapkan pada realitas pasar yang menunjukkan tren kenaikan harga pada sejumlah komoditas vital, yang secara praktis menggerus nilai riil pendapatan masyarakat.
Sorotan utama tertuju pada komoditas beras yang menjadi kebutuhan primer. Pada pekan pertama Februari 2026, harga beras kualitas premium di pasaran tercatat menyentuh angka Rp15.557 per kilogram. Angka ini menunjukkan disparitas yang cukup lebar jika disandingkan dengan persentase kenaikan upah yang hanya bergerak di angka satu digit. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, sehingga menekan kemampuan belanja untuk kebutuhan sekunder lainnya.
Selain fluktuasi harga pangan, indeks harga konsumen juga terbebani oleh kenaikan biaya di sektor lain, termasuk material perumahan dan kebutuhan rumah tangga yang merangkak naik seiring laju inflasi daerah. Akumulasi kenaikan harga dari berbagai sektor ini menciptakan efek domino yang memberatkan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal yang tidak terlindungi oleh mekanisme jaring pengaman upah minimum.
Realitas ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan nominal tidak serta-merta menjamin perbaikan taraf hidup. Apabila disparitas antara kenaikan upah dan lonjakan harga kebutuhan pokok tidak segera teratasi, kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2026 berpotensi kehilangan makna substantifnya. Masyarakat pada akhirnya hanya akan memegang jumlah uang yang lebih besar, namun dengan kemampuan belanja yang justru semakin melemah.
