infomjlk.com — Pejabat publik kini tidak bisa lagi main-main dengan urusan jalan rusak. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), para penyelenggara jalan—mulai dari Menteri PU, Gubernur, hingga Bupati—terancam hukuman pidana jika membiarkan jalan berlubang hingga memakan korban. Dilansir dari Kompas, Akademisi Unika Soegijapranata sekaligus penasihat MTI, Djoko Setijowarno, menegaskan..
