infomjlk.com — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal membayangi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majalengka. Hal ini dipicu oleh regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang. Dilansir dari Kabar Majalengka, menanggapi keresahan tersebut, Bupati Majalengka, Eman Suherman..
