infomjlk.com — Perlu baraya ketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada tantangan berat menjelang tahun anggaran 2026. Dana transfer dari pemerintah pusat, yang menjadi tulang punggung keuangan daerah, mengalami pemangkasan signifikan. Total pengurangan anggaran diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun.
Penurunan drastis ini terlihat dari berbagai pos. Dana bagi hasil pajak anjlok dari Rp 2,2 triliun menjadi hanya Rp 843 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. Lebih mengejutkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan jalan, irigasi, dan puskesmas dihapus sepenuhnya. Bahkan DAK nonfisik seperti BOS juga tergerus, meski tidak sebesar pos lain.
Akibatnya, proyeksi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 yang semula Rp 31,1 triliun harus direvisi menjadi Rp 28,6 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran untuk menutupi defisit lebih dari Rp 2 triliun.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil sikap tegas. Ia memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menyentuh sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu PJU harus bagus. Jangan pernah menyerah,” ujar Dedi, menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan publik.
Efisiensi besar-besaran pun dilakukan di sektor operasional pemerintahan. Belanja pegawai dipangkas sebesar Rp 768 miliar, hibah dipangkas dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2,3 triliun, dan bantuan ke kabupaten/kota menyusut dari Rp 2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Belanja barang dan jasa juga ditekan dari Rp 7,6 triliun ke Rp 5 triliun. Bahkan, efisiensi dilakukan hingga hal-hal kecil seperti mematikan listrik dan AC di luar jam kerja, serta mengurangi biaya makan dan minum saat rapat.
Langkah ini menunjukkan upaya keras Pemprov Jabar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Dedi Mulyadi menilai, pemangkasan anggaran bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan momentum untuk berbenah dan mengokohkan kembali komitmen pelayanan publik.
