infomjlk.com — Wajah sepanjang jalur provinsi yang menghubungkan Majalengka dan Kadipaten dipastikan akan segera berubah. Pemerintah Kabupaten Majalengka bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penataan ruang milik jalan provinsi yang selama ini dikuasai bangunan liar.
Melalui operasi gabungan yang dipimpin oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Majalengka, proses penertiban mulai dilakukan sejak Minggu (8/1/2026). Petugas menyisir area mulai dari Pasar Kadipaten hingga kawasan Doar Liangjulang guna mengembalikan fungsi trotoar, bahu jalan, serta saluran air yang selama ini tersumbat oleh aktivitas usaha non-permanen.
Dilansir dari Tribun Jabar, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Toto Prihatno, menegaskan bahwa langkah ini merupakan eksekusi langsung atas perintah Gubernur. Namun, pihaknya memilih pendekatan yang lebih lunak dalam tahap awal ini.
“Kami menjalankan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat. Saat ini, fokus kami adalah sosialisasi secara humanis agar masyarakat mengerti bahwa langkah ini diambil demi kepentingan publik yang lebih luas,” ujar Toto saat dikonfirmasi.
Pemerintah tidak langsung meratakan bangunan-bangunan tersebut. Para pemilik lapak diberikan kesempatan untuk membongkar bangunannya secara mandiri hingga hari Senin. Kendati demikian, Toto memberikan peringatan keras bagi mereka yang membandel.
“Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada tindakan mandiri, petugas kami yang akan turun langsung melakukan pembongkaran secara tegas di atas lahan milik provinsi tersebut,” tambahnya.
Penataan ini dinilai sangat krusial. Selain demi estetika kota agar tidak terlihat kumuh, keberadaan bangunan liar di bahu jalan dianggap menjadi pemicu kemacetan dan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan.
Di sisi lain, meski para pedagang di kawasan Pasar Kadipaten mengaku memahami aturan pemerintah, mereka tetap menaruh harapan besar. Sejumlah pelaku usaha kecil berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi juga memberikan solusi atau relokasi agar roda ekonomi warga tetap bisa berputar.
