infomjlk.com — Gelombang protes mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka. Tiga Sekolah Dasar (SD) di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, secara tegas menyatakan menolak kiriman paket makanan yang datang pada Rabu (4/3/2026).
Dilansir dari Tribun, ketiga sekolah tersebut, yakni SDN 1, SDN 2, dan SDN 4 Sutawangi, sepakat mengembalikan paket makanan kepada kurir pengantar. Langkah drastis ini diambil menyusul rentetan keluhan dari siswa dan orang tua murid mengenai kualitas serta porsi makanan yang dinilai jauh dari standar layak.
Feri, salah seorang guru di sekolah setempat, mengungkapkan bahwa ketidakpuasan ini memuncak sejak memasuki bulan Ramadan. Pihak sekolah sebenarnya telah melayangkan teguran kepada dapur penyedia di Desa Andir, namun tidak ada perubahan nyata hingga saat ini.
“Hari ini kami sepakat untuk tidak menerima paket MBG. Paketnya dibawa kembali oleh pihak driver. Kami putuskan berhenti sementara sampai ada evaluasi dan perbaikan dari penyedia,” tegas Feri.
Keluhan utama muncul dari para orang tua yang mendapati kondisi makanan sudah tidak segar saat akan dikonsumsi untuk berbuka puasa. Mengingat para siswa menjalankan ibadah puasa, makanan yang dibagikan siang hari baru akan disantap saat magrib.
“Ada laporan nugget yang sudah berbau tidak sedap, hingga puding yang sudah mencair. Mungkin kalau dimakan siang hari masih enak, tapi untuk berbuka kondisinya sudah tidak layak. Banyak orang tua yang protes keras soal ini,” tambah Feri.
Persoalan Anggaran dan Porsi yang “Dipukul Rata”
Selain masalah kesegaran, transparansi porsi juga menjadi sorotan tajam. Sesuai aturan, terdapat perbedaan anggaran dan jumlah menu berdasarkan jenjang kelas. Seharusnya, kelas kecil (1-3) mendapatkan paket seharga Rp8.000 dengan tiga jenis menu, sementara kelas tinggi (4-6) mendapatkan paket Rp10.000 dengan empat jenis menu. Namun faktanya, pihak sekolah menemukan bahwa porsi dan jenis menu yang diterima seluruh siswa disamaratakan tanpa memandang jenjang kelas.
Aksi boikot sementara ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan penyedia jasa boga untuk lebih serius mengawasi kualitas nutrisi bagi generasi muda, terutama di tengah kekhusyukan bulan Ramadan.
