infomjlk.com — Di tengah dorongan efisiensi anggaran dan kebutuhan mendesak perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah, wacana kenaikan dana hibah partai politik yang digulirkan Bupati Majalengka Eman Suherman jelas menuai perhatian publik. Gagasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat DPC Majalengka, Minggu (5/4/2026). Dalam forum itu, Eman mengusulkan kenaikan dana hibah parpol dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per suara.
Menurutnya, peningkatan dana tersebut bukan sekadar penyesuaian anggaran, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi dan pembangunan daerah. Ia bahkan membuka peluang kenaikan lanjutan jika regulasi memungkinkan. Eman menilai, partai politik memiliki fungsi vital sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Namun selama ini, keterbatasan anggaran dinilai menjadi kendala dalam optimalisasi peran tersebut, termasuk dalam pendidikan politik dan penyusunan program strategis.
Meski demikian, wacana ini muncul di saat pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan besar dalam pembenahan infrastruktur, terutama kondisi jalan yang masih menjadi keluhan warga di sejumlah titik di Majalengka. Perbaikan jalan dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlaku turut menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Hal ini akan memunculkan pertanyaan publik: apakah kenaikan dana hibah parpol menjadi langkah yang tepat di tengah kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dasar?
Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap, dengan dukungan anggaran yang lebih kuat, partai politik dapat lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Namun, di tengah kondisi saat ini, publik menanti keseimbangan antara penguatan demokrasi melalui partai politik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
