infomjlk.com — Di tengah kebijakan ketat efisiensi anggaran dan pemangkasan belanja non-prioritas untuk APBD Jawa Barat 2026, Pemerintah Provinsi Jabar membuat pengecualian besar. Pemprov Jabar tetap mengalokasikan dana segar sebesar Rp100 Miliar sebagai modal untuk menjaga operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa suntikan dana ini bersifat krusial. “Kalau enggak disuntik, listrik sama airnya mati. Masa dibiarkan, itu menjadi tempatnya kelelawar,” ujar Dedi.
Keputusan ini diambil mengingat tingginya biaya operasional Bandara Kertajati yang mencapai lebih dari Rp9 miliar per bulan. Selain modal, Pemprov Jabar juga gencar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan penggunaan bandara yang disebut Dedi sebagai “barang mewah” dengan biaya pemeliharaan mahal tersebut.
Padahal, APBD Jabar 2026 yang ditetapkan sebesar Rp28,4 triliun (turun dari target awal Rp31 T akibat pengurangan dana transfer dari pusat) telah memangkas pos-pos seperti perjalanan dinas, makan-minum, biaya listrik/air, hingga mendorong kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN.
Meskipun internal Pemprov “berpuasa”, Dedi mengklaim alokasi untuk layanan publik dan pembangunan masyarakat justru ditingkatkan. Namun, suntikan modal Rp100 Miliar untuk BIJB Kertajati ini menjadi sorotan sebagai langkah penyelamatan strategis di tengah iklim efisiensi anggaran daerah.
